KOMUNIKASI POLITIK

Momunikasi Politik

I.B. Saduarsa

Soal:

1.      Mengapa Komunikasi pemasaran politik diperlukan, jelaskan berdasarkan teori komunikasi berdasarkan perspektif politik

2.      Jelaskan perbedaan substansial antara  pemasaran politik dengan pemasaran komersial

3.      Jelaskan sasaran dan tujuan komunikasi politik

4.      Persamaan pemasaran politik media masa dan idiologi

Jawab:

1.      Komunikasi pemasaran politik penting karena:

            Adanya kompetisi dan kotrofersi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan, kewibawaan dan idiologi yang ingin di menangkan. Dimana Menurut Carl I. Hovland komunikasi berarti upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Politik menurut filsafat Aristoteles adalah sebagai imaster of science, yang diungkapkan H.Victor Wiseman di dalam bukunya Politics: Master of Science. Setidaknya ada lima pandangan mengenai politik yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti di dalam bukunya Memahami ilmu Politik, yaitu:

a.       politik adalah usaha-usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.

b.      politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelengaraan negara dan pemerintahan.

c.       politik sebagai segala keiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.

d.      politik ialah kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.

e.       politik dijelaskan sebagai hal yang berkaitan dengan pandangan klasik mengenai politk, kelembagaan, kekuasaan , serta fungsionalisme yang merupakan gabungan dari empat hal di atas.

Maka dengan demikian pemasaran politik dalam berkompetisi dan menghadapi kontofersi dari pihak lain menjadi sangat penting, untuk memberikan pengaruh terhadap khalayak dalam hal-hal tersebut sesuai dengan pencitraan dari masing-masing pihak yang telah memenangkan kompetisi tersebut.

2. Perbedaan substansial antara  pemasaran politik dengan pemasaran komersial

Pemasaran Politik dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbedaan yang mendasar adalah produk-produk dari politik dan komersial  walaupun bentuk pengorganisasian dan pengelolaan (manajemen) dalam komunikasi politik yang dikembangkan dewasa ini adalah pemasaran politik. Dalam hal waktu belum terlalu lama memang telah berkembang juga konsep baru untuk membentuk citra dan opini public dengan menerapkan model pemasaran barang dan jasa.  Dimana pemasaran politik yang berupa gagasan-gagasan walaupun dipasarkannya secara prinsip-prinsip komersial akan tetapi nilainya masih tergantung khalayak yang berupa citra dan opini  yang berkembang.

Jika kampanye politik hanya dilakukan dalam periode tertentu, sedangkan pemasaran komersial tentu dapat dilakukan setiap adanya produksi yang mau dipasarkan. Dengan demikian jelas pemasaran komersia pengorganisasian dan pengelolaan (manajemen) komersial sudah tentu jelas substansinya yaitu tentang barang dan jasa yang berkaitan dengan mutu baik kwalitas dan kwantitas yang terukur, bisa dinilai dengan sejumlah uang dan diperjual belikan yang bukan berupa idiologi. Pada hakekatnya isu politik sangat berbeda dengan produk komersial. Isu politik berkaitan dengan nilai dan idiologi, dan bukan sebuah produk yang diperjual belikan. Oleh sebab itu penerapan pemasaran dalam politik harus mengacu dan mengadaptasi nilai-nilai yang ada dalam dunia politik, terutama yang berkaitan dengan idiologi politik.

Menurut Radcliff (2001) dalam system social ditujukan untuk memperbaiki kondisi kualitas masyarakat suatu komunitas (Negara) melalui “kontak social”

3.      Sasaran dan tujuan komunikasi politik dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.      Cita Politik yang terdiri dari:

1.      Hakikat Citra Politik

Yaitu : berkaitan dengan pembentukan pendapat umum karena pada dasarnya pendapat umum politik terbangun melalui citra politik. Sedangkan citra politik terwujud sebagai konsekuensi kognitif dari komunikasi politik.Robet (1977) menyatakan komunikasi tidak secara langsung meninbulkan pendapat atau perilaku tertentu.

2.      Citra politik dan Realitas Media

Yaitu : bahwa media masa dapat membentuk citra politik individu yang menjadi khalayak media massa kearah yang dikehendaki. Media massa juga mengarah khalayak (individu-individu) dalam mempertahankan citra yang sudah dimiliki.

b.      Pendapat Umum

1.      Dipahami, pada hakikatnya pendapat umum di Negara demokrasi liberar dapat disebut sebagai kekuatan politik. Merupakan kekuatan keempat setelah tiga kekuatan dan kekuasaan lainnya dalam trias politika dari montesque, yaitu legislative, eksekutif dan yudikatif.walaupun sepenuhnya Indonesia tidak menganut system ini, akan tetapi kekuatan politik pun menjadi hal penting karena Indonesia berada dalam kelompok Negara demokrasi.

2.      Karakteristik pendapat umum

Adalah merupakan salah satu sasaran komunikasi politik, yang memiliki karakteristik tertentu.seperti: diskripsi, kepentingan umum dan dimiliki banyak orang. Yang merupakan kekuatan kehidupan social dan politik seperti dapat memperkuat undang-undang/peraturan, pendukung moral dalam masyarakat dan pendapat umum dapat menjadi pendukung eksistensi lembaga-lembaga politik.

3.      Proses terbentuknya pendapat umum

Adalah bentk efek dari proses komunikasi politik berdasarkan persepktif atau paradigm mekanistis, terutama komunikasi politik yang disalurkan melalui media massa (pers, radio dan televise). Dimana public akhirnya menyimpulkan suatu pendapat sehingga dengan demikian, public (politik) sangat penting dipahami dari proses komunikasi massa. Yang secara sosiologis adalah orang banyak yang terlibat dalam suatu pertukaran pikiran secara tidak langsung (diskusi public) untuk mencari pemecahan suatu persoalan ini tentu yang diwawancarai pers, radio dan televise.

c.       Partisipasi Politik

Sasaran dan tujuan ini merupakan tercapainya partisipasi politik dan kemenangan para politikus dan partai politiknya dalam memberikan suara dalam pemilihan umum, merupakan konsekuensi atau efek komunikasi yang sangat penting, terdiri dari

1.      Partisipasi politik yang dikenal adanya rumusan manusia politik, dari Harold D. Lasswell (1960:75) yaitu Politik:pld)r =P.Artinya, pribadi (p), ditransformasikan (l) dan dipindahkan (d) ke gelanggang public, kemudian dirasionalkan (r) menurut kepentingan public dan atau nilai komunitas yang diterima secara luas (Nimmo,2000:89).

2.      Pemilihan Umum

Adalah merupakan ukuran partisipasi dalam hasil pemilihan berupa suara yang menunjukan dukungan terhadap aktivitas politik, yang akan berkaitan langsung dengankomunikasi politik yaitu kampanye dan pemungutan suara. Dimana ada empat tipe pemberian suara menurut Dan Nimmo (2000:162-172) yaitu: tipe rasional, tipe reaktif, tipe responsive dan tipe aktif.

3.      Perspektif dan pemberi suara

Factor-faktor yang membuat individu memberikan suaranya antara lain seperti keyakinan politik atau idiologi, persepsi politik dan motivasi politik, sikap politik dan dorongan politik.

d.      Pemilu dan kebijakan public

Dalam mempengaruhi kebijakan public (public policy) dalam segala segi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, seperti kebijakan politik luar negeri, politik dalam negeri, pertahanan, hokum, ekonomi, pendidikan, pangan,dan politik keuangan.

Peran komunikasi dalam pemilihan umum yaitu : teori kehendak rakyat, teori control rakyat, dan teori dukungan rakyat. Dan Nimmo (2000-202-205).

Dimana teori kehendak rakyat mempunyai focus kognitif, dalam hal pemberian suara dengan orientasi kepada tujuan yang kentara dan tertentu serta memiliki minat aktif terhadap kampanye pemilu, yang akan memperoleh isu-isu penting

Teori control rakyat, memiliki focus afektif ketimbang kognitif, lebih evaluative ketimbang instrumental, yang berorientasi kepada partai dengan pertimbangan kepartaian dan idiologi.

Teori dukungan rakyat mempunyai focus ekspresif dan bukan instrumental atau evaluative dan bukan kognitif atau efektif. Dalam teori ini pemberi suara menyusun citra tentang kandidat atau partai, dan memproyeksikan kekahawatiran dan frustasinya.

4.      Persamaan pemasaran politik media masa dan idiologi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada pemasaran politik media massa adanya kepribadian masing-masing media massa itu, juga menjadi system nilai yang menjadi kerangka acuan bagi wartawan dalam meliput peristiwa keagamaan, mengolah dan menyaring menjadi berita. Sehingga dari sinilah media mendapatkan status pretise yang menyebabkan surat kabar, film, radio atau televise akan tercermin dalam isi sesuai kebijakan berkaitan dengan visi misi dari media itu sendiri.

Adapun pemilihan khalayak tentang media massa ini bahwa medium adalah pesan (the medium is the message) dengan demikian ini merupakan citra media bagi khalayak. Jadi adapun pemilihan media massa sesuai dengan citra dirinya, visi dan misinya dalam menjelaskan aktivitas sebagai warga masyarakat.

Wartawan sebagai komunikator yang terorganisasi, menetapkan idiologi dan politik media massa, berdasarkan visi dan misi pemiliknya, sebagai kerangka acuan dalam penyaringan peristiwa menjadi berita. Peranannya sebagai gatekeeper (Howitt, 1985:19). Adanya kekuatan social dampaknya terutama pada pembentukan dan penyaluran pesan atau informasi, menjadi media massa selalu menjadi sasaran control baik dari masyarakat maupun dari Negara (pemerintah).

Posisi media massa yang dapat melayani berbagai kepentingan, tentu harus dapat “diwaspadai” oleh politisi atau kandidat, karena media massa dapat menjadi “kawan perkasa” atau menjadi “lawan tangguh” bagi hasil pemasaran politik. Secara umum, idiologi dirumuskan oleh Alfian (1980:109) sebagai suatu pandangn hidup atau system nilai menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara segi kehidupan duniawi.

Idiologi politik sering pula disamakan dengan idiologi politik, sehingga pemasaran politik media masa dan idiologi merupakan cara pandang suatu media dalam memasarkan kepentingan-kepentingan baik berupa bisnisnya sebagai media massa dalam kelangsungan hidup media itu sendiri, dan juga terkait dengan kepentingan pemiliknya dalam eksistensinya terhadap khalayak.